Bagaimana Sistem Hukum Dunia Beradaptasi dengan Teknologi?
Estimasi waktu baca: 7 menit
Ringkasan singkat: Sistem hukum global terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, terutama blockchain. Artikel ini membahas bagaimana berbagai sistem hukum merespons perubahan ini, dengan fokus pada regulasi inovatif Indonesia melalui PP 28/2025.
Daftar Isi
Pendahuluan
Sistem hukum dunia terus berkembang seiring dengan laju cepat kemajuan teknologi. Setiap negara memiliki karakteristik unik dalam sistem hukumnya, yang mencerminkan tradisi dan nilai-nilai budaya masing-masing. Mulai dari perdagangan internasional hingga masalah keamanan siber, sistem hukum ini terus menyesuaikan diri untuk menanggapi tantangan era digital. Salah satu teknologi revolusioner yang memerlukan pendekatan hukum baru adalah blockchain. Dalam konteks ini, regulasi inovatif seperti PP 28/2025 dari Indonesia memegang peranan penting. Artikel ini akan membahas bagaimana perbedaan sistem hukum global beradaptasi dengan teknologi blockchain dan dampak regulasi tersebut terhadap ekonomi digital global, serta peluang dan tantangan yang muncul ketika teknologi terintegrasi dalam sistem hukum.
Definisi dan Penjelasan Topik
Sistem Hukum Dunia
Sistem hukum dunia terdiri dari kumpulan aturan, institusi, dan prinsip yang mengatur interaksi antarnegara. Berbagai jenis hukum tercakup dalam sistem ini, seperti hukum internasional, hukum sipil, pidana, dan perdagangan internasional. Di Eropa, misalnya, dominasi sistem civil law terlihat jelas, dengan hukum tertulis sebagai sumber utama. Di sisi lain, Amerika Serikat menganut sistem common law, yang lebih mengandalkan preseden dan keputusan yudisial sebelumnya. Perbedaan antara kedua sistem ini penting untuk dipahami, terutama bagi perusahaan yang beroperasi di kancah internasional dan perlu beradaptasi dengan berbagai aturan hukum yang berlaku. Sebagai contoh, Uni Eropa menerapkan GDPR untuk perlindungan privasi data yang sangat ketat, sementara di AS, perlindungan serupa dilakukan melalui undang-undang sektoral seperti HIPAA.
Blockchain dan Kebutuhan Regulasi
Blockchain adalah teknologi yang berfungsi sebagai buku besar terdesentralisasi. Hal ini memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi tanpa perlu melalui perantara, seperti bank. Aplikasi blockchain meliputi kontrak cerdas, NFT, dan transaksi kripto. Namun, sifatnya yang lintas batas memerlukan harmonisasi hukum internasional. Keadaan ini menimbulkan banyak tantangan, seperti sengketa kepemilikan NFT di Prancis yang berbeda yurisdiksi dengan AS, sehingga sering melibatkan hukum perdata internasional. Tanpa kerangka hukum yang jelas, penyelesaian sengketa semacam itu dapat menjadi sulit dan berlarut-larut.
Relevansi PP 28/2025
Indonesia mengambil langkah maju dengan menerbitkan PP 28/2025, sebuah regulasi inovatif yang mengintegrasikan blockchain ke dalam sistem hukum nasional. Regulasi ini memberikan akses legal bagi pelaku usaha seperti UMKM dan startup untuk mengadopsi teknologi blockchain dalam operasional mereka. Keberadaan PP ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mempromosikan teknologi blockchain sebagai bagian penting dalam transformasi ekonomi digital. Penetapan ini menjadikan Indonesia sebagai pelopor dalam regulasi blockchain di Asia Tenggara, diharapkan membuka kesempatan baru bagi para pelaku industri dalam negeri.
Perbandingan Sistem Dengan Negara Maju
Negara-negara maju memiliki pendekatan yang berbeda terhadap regulasi teknologi, termasuk blockchain dan aset kripto.
- Uni Eropa: Dengan regulasi Markets in Crypto-Assets (MiCA), UE berusaha untuk mempertahankan standardisasi dalam transaksi aset kripto. Langkah ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan konsumen dan keamanan yang lebih baik, sekaligus mempromosikan inovasi di pasar keuangan digital.
- Amerika Serikat: Ditandai oleh pengawasan agensi seperti SEC dan CFTC, namun hingga kini belum ada undang-undang federal yang mengatur aset kripto secara komprehensif. Situasi ini memberi fleksibilitas namun juga menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha di sektor ini.
- Singapura: Melalui Payment Services Act (2019), Singapura mengatur penggunaan aset digital dengan kerangka perizinan yang ketat. Hal ini memastikan bahwa semua entitas yang terlibat dalam transaksi digital mematuhi standar keamanan dan operational excellence yang tinggi.
Tantangan Sistem Hukum di Era Digital
Era digital membawa tantangan unik bagi sistem hukum tradisional. Salah satunya adalah konflik yurisdiksi yang muncul karena transaksi berbasis blockchain biasanya dilakukan lintas negara. Hal ini membuat penegakan hukum menjadi kompleks dan terkadang hampir mustahil. Selain itu, masalah keamanan dan perlindungan konsumen menjadi hal utama yang perlu diperhatikan. Sebagai contoh, data menunjukkan bahwa sekitar 60% platform DeFi global rentan terhadap serangan siber.
Studi Kasus : PP 28/2025 Indonesia
PP 28/2025 memberikan status hukum baru bagi teknologi seperti blockchain, menempatkannya setara dengan kecerdasan buatan dan identitas digital di dalam sistem nasional. Legalitas blockchain diakui secara resmi, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang ingin memanfaatkannya untuk meningkatkan daya saing.
- Kemudahan Perizinan: Bagi sektor non-keuangan seperti NFT dan Web3, pelaku usaha hanya diwajibkan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Namun, untuk sektor keuangan seperti aset kripto, perizinan dari OJK menjadi syarat wajib.
- Dampak Global: Dengan regulasi ini, Indonesia dapat meningkatkan daya saingnya di panggung ekonomi digital ASEAN, menjadi contoh bagi negara lain dalam menerapkan regulasi yang seimbang antara kepastian hukum dan inovasi teknologi.
Kesimpulan
Sistem hukum dunia terus berevolusi menghadapi tantangan dari perkembangan teknologi yang pesat. Regulasi seperti PP 28/2025 menunjukkan bagaimana inovasi dapat dipadukan dengan kepastian hukum untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Melalui pendekatan yang integratif seperti ini, negara dapat memanfaatkan teknologi baru untuk mendorong kemajuan ekonomi digital sekaligus memastikan ada perlindungan bagi pengguna dan pelaku usaha. Penting bagi setiap negara untuk belajar dari strategi hukum digital yang diterapkan negara lain dan menyesuaikannya demi kepentingan nasional mereka sendiri.
Mempelajari lebih dalam tentang strategi hukum digital negara Anda dan bagaimana blockchain dapat dimanfaatkan sesuai regulasi setempat adalah hal yang krusial untuk memastikan Anda tetap berada di garis depan inovasi teknologi sekaligus melindungi hak dan kepentingan Anda dalam ekosistem digital.
